Diskusi di RPK, Romo Kefas : Harus ada Tindakan Hukum yang tegas, agar ada Efek Jera untuk Para Pelaku Persekusi
Elly Wati Simatupang
Jurnalis
suaralintasnusantara.com – Radio Pelita Kasih (RPK) menggelar diskusi menarik yang membahas “Tindakan Hukum dan Efek Jera terhadap Oknum Pelarangan” pada siaran langsung hari ini. Acara yang dipandu oleh Thony Ermando, s...
suaralintasnusantara.com – Radio Pelita Kasih (RPK) menggelar diskusi menarik yang membahas “Tindakan Hukum dan Efek Jera terhadap Oknum Pelarangan” pada siaran langsung hari ini. Acara yang dipandu oleh Thony Ermando, seorang jurnalis dari Pewarna, menghadirkan dua narasumber kompeten: Romo Kefas Hervin Devananda, seorang tokoh agama sekaligus pemerhati hukum, dan Oppa Jappy, penulis sekaligus pengamat sosial yang dikenal tajam dalam analisisnya.
Dalam diskusi tersebut, Romo Kefas menekankan pentingnya ketegasan hukum untuk menciptakan efek jera bagi oknum-oknum yang dengan sengaja melarang aktivitas tertentu tanpa dasar yang sah. Ia menyoroti bahwa tindakan pelarangan yang tidak sesuai dengan aturan bisa berpotensi merusak harmoni sosial dan merugikan hak-hak masyarakat.
“Sanksi hukum harus dijalankan secara adil dan konsisten. Jangan sampai ada toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Kita membutuhkan ketegasan agar hukum menjadi alat pendidikan moral bagi masyarakat,” ujar Romo Kefas.
Sementara itu, Oppa Jappy menyoroti sisi sosial dari persoalan ini. Ia menyebut bahwa pelarangan sepihak sering kali muncul dari ketidaktahuan atau kepentingan pribadi, yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
“Efek jera tidak hanya datang dari hukuman, tapi juga dari edukasi. Kita perlu membangun budaya hukum yang sadar dan kritis, di mana masyarakat tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka,” jelas Oppa Jappy.
Thony Ermando sebagai host juga turut memancing diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan tajam yang membuka wawasan pendengar. Ia menyimpulkan bahwa untuk menciptakan efek jera yang nyata, diperlukan kombinasi antara tindakan hukum yang tegas, edukasi masyarakat, dan pengawasan yang ketat.
Diskusi ini mendapat respons positif dari para pendengar RPK yang ikut berinteraksi melalui telepon dan media sosial, menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap isu ini. RPK pun berharap diskusi ini bisa menjadi inspirasi untuk langkah nyata dalam membangun masyarakat yang taat hukum dan adil. [Red]
Elly Wati Simatupang
Jurnalis
Pendiri Suara Lintas Indonesia
Komentar (0)
Login untuk memberikan komentar
Silakan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar pada artikel ini.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!
Kategori Terkait
Artikel Terkait
Artikel Lainnya
Subuh Keliling di RW 39 Rawalumbu, Tri Adhianto Harap Rumah Tahfidz Bermanfaat bagi Warga
14 Sep 2024, 04:33 WIB
Menteri Nusron Dorong Integrasi NIB dan NOP di Sumsel
10 Oct 2025, 05:49 WIB
Tri Adhianto Resmi Calon Tunggal Walikota dari PDI Perjuangan
16 Jul 2024, 12:40 WIB
KAHMI Jakbar Bekerjasama dengan PMI Gelar Aksi Dono Darah
02 Mar 2023, 06:05 WIB
PAS atau PASRAH?
15 Jul 2026, 19:28 WIB
Kanwil BPN Provinsi Banten Gelar Pameran Inovasi Layanan Pertanahan, Menampilkan Kemajuan Teknologi dan Peningkatan Pelayanan
23 Dec 2024, 13:41 WIB
Artikel Terkait
Artikel Lainnya
Subuh Keliling di RW 39 Rawalumbu, Tri Adhianto Harap Rumah Tahfidz Bermanfaat bagi Warga
14 Sep 2024, 04:33 WIB
Menteri Nusron Dorong Integrasi NIB dan NOP di Sumsel
10 Oct 2025, 05:49 WIB
Tri Adhianto Resmi Calon Tunggal Walikota dari PDI Perjuangan
16 Jul 2024, 12:40 WIB
KAHMI Jakbar Bekerjasama dengan PMI Gelar Aksi Dono Darah
02 Mar 2023, 06:05 WIB
PAS atau PASRAH?
15 Jul 2026, 19:28 WIB
Kanwil BPN Provinsi Banten Gelar Pameran Inovasi Layanan Pertanahan, Menampilkan Kemajuan Teknologi dan Peningkatan Pelayanan
23 Dec 2024, 13:41 WIB


