Kadiv Yankumham Kanwil Maluku Hadiri Rakor Pelaksanaan dan Evaluasi Target Kinerja Pelayanan AHU Diwilayah Tahun 2023

Suaralintasnusantara.com|Nusa Dua - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankumham) Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Maluku Ernie Nurhayanti didampingi Kabidyankum, kasubid AHU dan operator Tarja hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan dan Evaluasi Target Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) tahun 2023 yang berlokasi di Hotel Sakala Resort Bali. Rabu, 15 Maret 2023.

Dalam Rakor tersebut SesDitjen AHU M. Aliamsyah, Direktur Pidana Slamet Prihantara, Direktur Tata Negara Dr. Baroto dan Direktur Teknologi Informasi Sri Yuliani memberikan beberapa materi.

Dalam arahannya SesDitjen AHU menyampaikan materi terkait dukungan Manajemen Direktorat Jenderal AHU di Wilayah untuk, memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat TW III TA. 2023, peningkatan PNBP di wilayah melalui sosialisasi dan penyebaran informasi layanan AHU serta peningkatan pelayanan dan Helpdesk, peningkatan IKPA di wilayah dengan memperhatikan peningkatan kualitas, disiplin melaksanakan rencana, percepatan dan tertib administrasi dalam pengadaan barang dan jasa, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi dan Kanwil diharapkan dapat menyebarkan Informasi pelayanan AHU di wilayah, melakukan pendataan Layanan AHU di wilayah, melakukan petunjuk teknis layanan AHU di wilayah dan melakukan Audit PMPJ.

Menanggapi hal tersebut, Ernie Nurhayanti akan memaksimalkan kinerja jajarannya untuk memenuhi target kinerja TA 2023.

"Menindaklanjuti arahan dari Sekretaris Direktorat Jenderal AHU, saya akan memaksimalkan kinerja jajaran untuk memenuhi target kinerja AHU TA 2023," ujarnya melalui via telpon kepada awak media.

"Akan saya pastikan, data dukung yang diminta terpenuhi dan tepat waktu dan sasaran untuk penyampaiannya," jelasnya.

Bukan itu saja, sambungnya, kita juga memiliki target kinerja yang harus terpenuhi untuk pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah, audit kepatuhan Notaris terhadap Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi.

"Penyebaran Informasi Layanan Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille, dan Perseroan Perorangan, Pembaharuan Data dan Identifikasi Status Notaris serta Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas juga menjadi target kita," tegasnya.

"Untuk tercapai semua itu tentunya kita mempunyai strategi tersendiri, tapi yang paling saya tekankan kepada jajaran adalah kekompakan dalam bekerja," pungkasnya.

(Red)