Lantik Pejabat Struktural, Menteri ATR/Kepala BPN: Layani Masyarakat dengan Hati, Bukan Transaksi

Suaralintasnusantara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik 24 Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Jumat (12/09/2025). Para pejabat terlantik diingatkan oleh Menteri Nusron untuk menjalani tugas melayani dengan hati dan mendedikasikan diri kepada masyarakat.

"Layani masyarakat dengan tulus, dengan hati bukan transaksi. Layani masyarakat di bidang pertahanan dan di bidang tata ruang dengan penuh dedikasi karena memang rakyat berhak untuk mendapatkan pelayanan,” ucap Menteri Nusron dalam pelantikan yang berlangsung di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah dan serentak di tujuh provinsi lainnya.

Untuk bisa memberikan pelayanan terbaik, peningkatan kualitas perlu dimulai dari kemampuan diri. Menteri Nusron mendorong agar pejabat yang dilantik bekerja secara profesional dan berintegritas. “Untuk itu, kita semua harus bersama-sama menjaga kemampuan," ujarnya.

Dengan jabatan baru yang diamanatkan, ia juga berpesan agar pejabat terlantik tetap bersikap sederhana dan fokus menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara yang berkewajiban melayani masyarakat. “Hakikat aparatur negara itu hidupnya harus sederhana sebagai ksatria, hidupnya memang harus sederhana,” pungkas Menteri Nusron.

Dari total 24 Pejabat Struktural yang dilantik serentak di tujuh provinsi ini, terdapat 7 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 17 Pejabat Administrator. Dalam pelantikan di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Menteri Nusron turut didampingi oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Budi Santosa; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri beserta jajaran.

Sementara itu, pada pelantikan yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (JR/AM)