Pertemuan Perdana, Sekjen ATR/BPN Harapkan Peran Penyidik PNS dalam Penegakan Hukum Internal
Elly Wati Simatupang
Jurnalis
suaralintasnusantara.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, untuk pertama kalinya menggelar pertemuan dengan Penyidik Pegawai N...
suaralintasnusantara.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, untuk pertama kalinya menggelar pertemuan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam kegiatan bertajuk Pengarahan PPNS Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Jakarta, Pudji menegaskan pentingnya peran PPNS dalam menjaga integritas dan menegakkan hukum internal di tubuh kementerian.
“Bapak/Ibu PPNS adalah aset Kementerian ATR/BPN yang sangat diperlukan saat ini. Tidak semua pegawai memiliki kemampuan penyelidikan dan penyidikan seperti Bapak/Ibu. Saya harapkan peran PPNS dapat dioptimalkan dalam pemeriksaan internal maupun koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH),” ujar Pudji Prasetijanto Hadi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa PPNS ATR/BPN memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap pegawai yang terlibat persoalan hukum. “Penyidik mengumpulkan alat bukti dan merangkainya menjadi petunjuk yang kuat. Dengan kemampuan ini, PPNS diharapkan dapat membantu Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal dalam pengawasan dan penegakan hukum internal,” tuturnya.
Untuk memperkuat fungsi penyidikan, Sekjen ATR/BPN juga berencana mengirim surat resmi kepada Kapolri dan Jaksa Agung guna membuka jalur koordinasi antara PPNS dan aparat penegak hukum di seluruh Indonesia. “Saya bersurat agar PPNS ATR/BPN difasilitasi saat melakukan pemeriksaan atau penyidikan di Polda maupun Polres di seluruh Indonesia,” imbuhnya.
Pudji menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum internal ini bertujuan memberikan rasa aman bagi pegawai ATR/BPN di daerah agar dapat bekerja secara profesional tanpa tekanan. “Kita ingin membantu pegawai di daerah yang berhadapan dengan persoalan hukum, agar mereka bisa bekerja dengan tenang. Kita di pusat memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi mereka,” ujarnya.
Kegiatan pengarahan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Budi Santosa, serta sejumlah PPNS Penataan Ruang Kementerian ATR/BPN. (red)
Elly Wati Simatupang
Jurnalis
Pendiri Suara Lintas Indonesia
Komentar (0)
Login untuk memberikan komentar
Silakan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar pada artikel ini.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!
Kategori Terkait
Tagar Terkait
Artikel Terkait
Artikel Lainnya
Tiba di Balikpapan, Menteri AHY Hadiri Peresmian dan Penyerahan Sertipikat Tanah Elektronik untuk Istana Garuda dan Istana Negara di IKN
11 Oct 2024, 06:51 WIB
Dukungan untuk Mahfud MD Terus Berlangsung
01 Apr 2023, 05:47 WIB
Komitmen Kementerian ATR/BPN Berantas Mafia Tanah dengan Berbagai Upaya
11 May 2023, 12:24 WIB
PGI Mengecam Larangan Pelaksanaan Jalsah Salanah Jamaah Ahmadiyah Indonesia
05 Dec 2024, 13:14 WIB
Konstitusi "Tergadai" Isu Intoleransi
10 Sep 2025, 23:38 WIB
UMKM, Penopang Ekonomi Indonesia yang Menanti Ekosistem Lebih Kokoh
22 Aug 2025, 12:01 WIB
Artikel Terkait
Artikel Lainnya
Tiba di Balikpapan, Menteri AHY Hadiri Peresmian dan Penyerahan Sertipikat Tanah Elektronik untuk Istana Garuda dan Istana Negara di IKN
11 Oct 2024, 06:51 WIB
Dukungan untuk Mahfud MD Terus Berlangsung
01 Apr 2023, 05:47 WIB
Komitmen Kementerian ATR/BPN Berantas Mafia Tanah dengan Berbagai Upaya
11 May 2023, 12:24 WIB
PGI Mengecam Larangan Pelaksanaan Jalsah Salanah Jamaah Ahmadiyah Indonesia
05 Dec 2024, 13:14 WIB
Konstitusi "Tergadai" Isu Intoleransi
10 Sep 2025, 23:38 WIB
UMKM, Penopang Ekonomi Indonesia yang Menanti Ekosistem Lebih Kokoh
22 Aug 2025, 12:01 WIB


