Tarif TransJakarta Naik, Serikat Buruh Beri Dukungan

SLNpost, JAKARTA — Wacana kenaikan tarif TransJakarta yang sedang dikaji Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat dukungan dari Serikat Buruh Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri (FSB GARTEKS) KSBSI Komisariat TransJakarta.

Dukungan tersebut disampaikan menyusul rencana penyesuaian tarif TransJakarta dari Rp3.500 menjadi sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per perjalanan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyatakan bahwa kajian tarif dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan biaya operasional, kualitas layanan, serta jarak tempuh perjalanan.

Departemen Media dan Tim Organiser Buruh DKI Jakarta DPP FSB GARTEKS KSBSI, Andreas Hutagalung, mengatakan organisasinya mendukung kenaikan tarif sepanjang kebijakan tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik dan mengurangi beban subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Menurut Andreas, penyesuaian tarif dapat membantu menjaga operasional perusahaan, mendukung integrasi layanan TransJabodetabek, serta meningkatkan kualitas armada dan pelayanan kepada penumpang.

Ia menilai kebutuhan biaya perawatan armada, pengembangan layanan, serta pengadaan bus baru terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna dan cakupan rute.

“Harapan pekerja dan pelanggan adalah layanan yang semakin baik, baik dari sisi perawatan armada, kebersihan, maupun kenyamanan perjalanan,” kata Andreas dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Juni 2026.

Ketua PK FSB GARTEKS KSBSI TransJakarta, Sudarman Sihombing, juga menyatakan tarif Rp3.500 yang berlaku saat ini perlu dievaluasi seiring kenaikan biaya operasional transportasi publik.

Menurut dia, biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, dan kebutuhan operasional lainnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut, kata Sudarman, dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menambah armada maupun menjaga kualitas layanan.

Selain itu, ia menilai keberlangsungan operasional perusahaan juga berkaitan dengan stabilitas tenaga kerja. Karena itu, pihaknya berharap setiap kebijakan yang diambil dapat menjaga keseimbangan antara kualitas pelayanan publik, keberlanjutan perusahaan, dan kesejahteraan pekerja.

Wacana kenaikan tarif TransJakarta hingga kini masih dalam tahap kajian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah menyatakan keputusan akhir akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan masyarakat, kualitas layanan, serta kebutuhan pengembangan sistem transportasi publik di Ibu Kota.