KJ 377: Syukur di Tanah yang Tak Selalu Adil

SLNpost, Jakarta- Gelombang protes jalanan, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian hukum di Indonesia belakangan ini merefleksikan melebarnya jarak antara realitas warga dan klaim kemajuan pemerintah. Di media sosial, keluhan soal kenaikan harga pokok, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga penurunan daya beli beredar tanpa jeda. Tekanan ini tak lagi hanya menghantam kelompok berpendapatan rendah, tetapi juga memaksa kelas menengah memangkas konsumsi hingga menguras tabungan.

​Di tengah kondisi itu, sebuah lagu yang lazim dinyanyikan dalam ibadah gerejawi kembali relevan. Betapa Kita Tidak Bersyukur (Kidung Jemaat 337 / Puji Syukur 707). Lirik pembukanya memuat narasi klasik: “Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur...”

​Namun, di tengah tingginya angka pengangguran dan kebijakan publik yang menuai protes, kata "bersyukur" memicu diskursus tersendiri. Kekayaan alam secara geografis tidak serta-merta menjamin pekerjaan layak atau kepastian hukum bagi warganya.

​Sejarah penciptaan lagu ini mempertegas ketimpangan tersebut. Penciptanya, Subronto Kusumo Atmodjo, merupakan musisi yang pernah kehilangan hak-hak sipilnya akibat tindakan negara.

​Lahir di Tayu, Pati, pada 12 Oktober 1929, Subronto mengenyam pendidikan musik hingga lulus dengan predikat cum laude dari Sekolah Tinggi Musik Hanns Eisler, Jerman Timur. Sekembalinya ke tanah air pada masa Demokrasi Terpimpin, ia aktif di Ansambel Gembira dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Ia juga menciptakan lagu propaganda politik saat itu, Nasakom Bersatu.

​Pasca-peristiwa 1965, Subronto ditangkap tanpa proses peradilan yang transparan atas tuduhan terlibat Gerakan 30 September. Ia dikategorikan sebagai tahanan politik (tapol) Golongan B dan diasingkan ke Pulau Buru.

​Di sana, para tapol dikerahkan untuk kerja paksa, membabat hutan, membuka sawah, dan membangun infrastruktur kawasan di bawah pengawasan ketat aparat. Di tengah kerja fisik tersebut, Subronto memanfaatkan keahlian musiknya untuk membentuk kelompok paduan suara dengan alat musik seadanya guna menjaga moral para tahanan.

​Subronto baru dibebaskan pada 1979. Ia kemudian bekerja di Badan Penerbit Kristen (BPK) Gunung Mulia. Pada tahun yang sama, ia menggubah Betapa Kita Tidak Bersyukur.

​Secara teknis, lagu berbirama 4/4 dengan nada dasar C Mayor ini tidak bernuansa muram. Bagian pembukanya mengadaptasi pola irama kentrungan khas keroncong dengan ritme yang cerah dan melodi yang mudah dinyanyikan secara jemaat.

​Secara lirik, tidak ada kutipan soal penahanan, militerisme, pengadilan, maupun dendam politik. Liriknya murni menggambarkan keindahan alam Indonesia, laut, gunung, dan lembah. Subronto memisahkan antara konsep tanah air sebagai ruang hidup dengan rezim politik yang pernah memenjarakannya.

​Subronto wafat di Bekasi pada 12 November 1982, tiga tahun setelah kebebasannya. Ia meninggalkan karya yang terus dinyanyikan lintas generasi. Lagu tersebut menjadi catatan sejarah bagaimana seorang penyintas represi memandang tanah airnya, sekaligus menyisakan pertanyaan yang terus berulang di luar ruang ibadah, sejauh mana kekayaan alam tersebut benar-benar menghadirkan keadilan bagi publik.