Serahkan Sertipikat Wakaf di Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Menteri Nusron Gandeng Organisasi Keagamaan untuk Percepat Pendaftaran Tanah Wakaf
Elly Wati Simatupang
Jurnalis
suaralintasnusantara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah mempercepat pendaftaran seluruh tanah wakaf yang ada di Indon...
suaralintasnusantara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah mempercepat pendaftaran seluruh tanah wakaf yang ada di Indonesia. Komitmen itu ia sampaikan ketika menyerahkan sertipikat tanah wakaf di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi D. I. Yogyakarta, Selasa (17/12/2024).
"Kami sedang mempunyai program untuk percepatan sertipikat tanah wakaf karena sertipikasi wakaf ini masih minim di Indonesia. Total baru sekitar 250 ribu bidang, kalau di total-total hektarenya baru sekitar 24 ribu hektare se-Indonesia. Padahal kami melihat potensi masjid, potensi madrasah, pondok pesantren, termasuk makam," kata Menteri Nusron kepada awak media seusai kegiatan.
Menteri Nusron menyampaikan, sering kali setelah bertahun-tahun tanah diwakafkan, muncul konflik antara pengurus tanah wakaf dengan keluarga pemberi wakaf karena tidak tersertipikat. Masyarakat pun cenderung pasif dan lengah untuk menyertipikatkan tanah wakaf karena dianggap kurang bernilai.
"Contoh, musala 300 meter dulu tidak dilirik. Begitu ada jalan tol lewat situ, ya kan 300 meter nilainya per meternya 5 juta, kali 300 meter 1,5 miliar, langsung keluarga yang mewakafkan kalang kabut. Akhirnya menggugat, ngalor ngidul. Hal ini jangan sampai terjadi," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Demi mempercepat proses sertipikasi tanah wakaf, Menteri Nusron menggandeng organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, pihak pondok pesantren, dan MUI untuk melakukan sosialisasi. Ia juga menyatakan bahwa yayasan keagamaan kini diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah, selama digunakan untuk kepentingan sosial dan pendidikan, dengan izin dari Kementerian ATR/BPN dan rekomendasi Kementerian Agama.
Menteri Nusron pun meminta Kantor Pertanahan di seluruh daerah bersikap proaktif dan mempermudah proses sertipikasi tanah wakaf. "Program ini gratis. Yang penting, aset wakaf bisa terselamatkan," tegasnya.
Selain menyerahkan sertipikat, Menteri ATR/Kepala BPN juga memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN se-D. I. Yogyakarta. Turut serta mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Kanwil BPN Provinsi D. I. Yogyakarta, Suwito; Ketua STPN, Agustyarsyah; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. (JM/PHAL)
Elly Wati Simatupang
Jurnalis
Pendiri Suara Lintas Indonesia
Komentar (0)
Login untuk memberikan komentar
Silakan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar pada artikel ini.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!
Kategori Terkait
Artikel Terkait
Artikel Lainnya
Panitia Doa Bagi Bangsa Gelar Konferensi Pers, Siapkan Acara Indonesia Berdoa di Jakarta
20 Jul 2024, 04:56 WIB
Buruknya Pelayanan Penyelesaian Sertifikat PTSL & Regular di BPN Jakarta Timur
03 Oct 2023, 08:04 WIB
Menteri AHY Hadiri Santap Siang Bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka
19 Oct 2024, 08:26 WIB
GTD BHAM Dikukuhkan, Pemprov Maluku Maksimalkan Target Pencapaian Stranas BHAM
28 Feb 2024, 07:13 WIB
Madilog dan Proyek Rasionalitas di Tengah Pergulatan Ideologi
15 Feb 2026, 13:49 WIB
Kementerian ATR/BPN Rencanakan Studi Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan Bersama UGM
18 Mar 2023, 13:41 WIB
Artikel Terkait
Artikel Lainnya
Panitia Doa Bagi Bangsa Gelar Konferensi Pers, Siapkan Acara Indonesia Berdoa di Jakarta
20 Jul 2024, 04:56 WIB
Buruknya Pelayanan Penyelesaian Sertifikat PTSL & Regular di BPN Jakarta Timur
03 Oct 2023, 08:04 WIB
Menteri AHY Hadiri Santap Siang Bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka
19 Oct 2024, 08:26 WIB
GTD BHAM Dikukuhkan, Pemprov Maluku Maksimalkan Target Pencapaian Stranas BHAM
28 Feb 2024, 07:13 WIB
Madilog dan Proyek Rasionalitas di Tengah Pergulatan Ideologi
15 Feb 2026, 13:49 WIB
Kementerian ATR/BPN Rencanakan Studi Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan Bersama UGM
18 Mar 2023, 13:41 WIB


